JAKARTA - Menteri Dalam Negeri meminta komitmen penuh dari seluruh jajaran kepala daerah untuk memastikan keberhasilan realisasi program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat. Melalui instruksi strategis ini, pemerintah pusat berharap adanya sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah guna mengatasi backlog perumahan yang masih tinggi di Indonesia. Peran aktif gubernur, bupati, hingga wali kota dianggap sebagai kunci utama dalam penyediaan lahan serta kemudahan izin bagi proyek strategis nasional tersebut di lapangan.
Sinergi Pusat dan Daerah dalam Percepatan Infrastruktur Pemukiman
Pada Kamis 26 Februari 2026, Mendagri menekankan bahwa ketersediaan hunian layak adalah hak dasar warga negara yang harus diperjuangkan oleh segenap aparatur pemerintah di wilayah. Pemerintah daerah diminta untuk segera melakukan identifikasi aset tanah milik daerah yang sekiranya potensial untuk dijadikan lokasi pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah saat ini. Langkah ini dipandang efektif untuk menekan biaya produksi rumah sehingga harga jual atau skema cicilan dapat dijangkau oleh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan bantuan hunian.
Koordinasi lintas sektoral di tingkat provinsi maupun kabupaten menjadi titik tekan Mendagri agar hambatan birokrasi yang selama ini dikeluhkan oleh pengembang dapat segera dicarikan jalan keluar. Setiap kepala daerah diharapkan membentuk tim khusus yang bertugas mengawal jalannya program ini agar target yang telah dicanangkan oleh Presiden dapat tercapai tepat pada waktunya. Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah unit yang berdiri, tetapi juga dari kualitas lingkungan pemukiman yang sehat, aman, serta memiliki aksesibilitas publik yang baik.
Penyederhanaan Regulasi dan Perizinan di Tingkat Pemerintah Daerah
Mendagri juga menyoroti pentingnya reformasi perizinan di daerah melalui optimalisasi layanan satu pintu guna mempercepat proses pembangunan fisik perumahan di berbagai wilayah tanah air. Penghapusan retribusi tertentu atau pemberian insentif pajak daerah bagi proyek hunian rakyat disarankan sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah daerah terhadap kesejahteraan sosial masyarakat yang dipimpinnya. Instruksi ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi sektor perumahan yang lebih kondusif dan menarik bagi para pengembang lokal maupun pengembang skala nasional untuk berpartisipasi aktif.
Pada Kamis 26 Februari 2026 ini, ditekankan bahwa kepastian hukum terkait rencana tata ruang wilayah harus menjadi acuan utama agar pembangunan rumah tidak menabrak kawasan lindung. Kepala daerah diminta teliti dalam memetakan zonasi pemukiman agar integrasi antara tempat tinggal dan fasilitas penunjang seperti sekolah dan fasilitas kesehatan dapat terwujud secara harmonis di daerah. Penyederhanaan regulasi ini diharapkan menjadi pemantik bagi percepatan pemulihan ekonomi daerah melalui sektor konstruksi yang banyak menyerap tenaga kerja lokal dalam proses pembangunan fisik di lapangan.
Penyediaan Lahan Strategis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Salah satu tantangan terbesar dalam program 3 juta rumah adalah harga lahan yang terus melambung tinggi, terutama di kawasan perkotaan yang padat penduduk serta pusat ekonomi. Oleh karena itu, Mendagri mendorong pemanfaatan tanah telantar atau tanah negara yang hak gunanya telah habis untuk dikonversi menjadi kawasan pemukiman rakyat yang produktif dan tertata. Pemerintah daerah memiliki kewenangan besar untuk mengalokasikan ruang bagi warga miskin agar mereka tidak terpinggirkan ke wilayah pinggiran yang minim fasilitas infrastruktur dasar yang memadai saat ini.
Mendagri mengingatkan agar proses pengadaan lahan dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi serta akuntabilitas guna menghindari adanya praktik mafia tanah yang merugikan kepentingan negara dan masyarakat. Keterlibatan perbankan dan lembaga keuangan daerah juga didorong untuk menciptakan skema pembiayaan yang kreatif dan fleksibel bagi warga yang bekerja di sektor informal agar bisa punya rumah. Kepala daerah diharapkan bisa menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat akan rumah dengan ketersediaan sumber daya yang ada di wilayah masing-masing dengan penuh integritas dan dedikasi tinggi.
Pemantauan dan Evaluasi Capaian Program Perumahan Nasional
Kementerian Dalam Negeri akan melakukan pemantauan secara berkala terhadap progres yang dicapai oleh masing-masing daerah dalam mendukung kesuksesan program pembangunan 3 juta rumah nasional ini. Laporan berkala dari para kepala daerah akan menjadi bahan evaluasi kinerja kepemimpinan mereka dalam menjalankan instruksi presiden terkait pemenuhan kebutuhan pokok rakyat dalam bidang papan atau perumahan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di daerah diwajibkan melakukan pemutakhiran data backlog secara akurat agar bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui kementerian terkait tepat pada sasaran.
Mendagri menyatakan bahwa daerah yang menunjukkan prestasi luar biasa dalam realisasi program ini akan diberikan penghargaan serta pertimbangan khusus dalam alokasi dana insentif daerah mendatang. Semangat kompetisi positif antar daerah diharapkan muncul sehingga inovasi-inovasi dalam pembangunan rumah murah namun berkualitas tinggi dapat bermunculan dari berbagai penjuru wilayah nusantara yang sangat luas. Target 3 juta rumah adalah misi kemanusiaan untuk mengangkat martabat warga negara melalui ketersediaan tempat tinggal yang permanen, layak huni, dan memiliki legalitas kepemilikan yang sangat jelas dan kuat.
Harapan Besar Bagi Kesejahteraan Rakyat Indonesia di Masa Depan
Dengan sinergi yang kuat antara Mendagri dan para kepala daerah, visi besar untuk menghapuskan kawasan kumuh di Indonesia diharapkan dapat perlahan-lahan mulai menunjukkan hasil yang nyata secara bertahap. Program 3 juta rumah ini bukan sekadar pembangunan fisik semata, melainkan investasi jangka panjang dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia yang dimulai dari lingkungan rumah sehat. Kepala daerah sebagai ujung tombak pelaksana kebijakan publik harus memastikan bahwa setiap warganya mendapatkan akses yang adil terhadap program strategis nasional yang sangat mulia dan bermanfaat ini.
Menutup arahannya pada Kamis 26 Februari 2026 tersebut, Mendagri optimis bahwa dengan gotong royong, target yang tampak berat ini akan menjadi ringan jika semua pihak bekerja tulus. Perjalanan menuju kedaulatan papan bagi seluruh rakyat Indonesia masih panjang, namun langkah berani yang dimulai hari ini akan menjadi catatan sejarah penting bagi kemajuan bangsa kita. Seluruh elemen pemerintah, pengembang, dan masyarakat harus bersatu padu memastikan bahwa rumah bukan lagi sekadar impian bagi rakyat kecil, melainkan kenyataan yang dapat segera dirasakan dan dimiliki.
